Perubahan RTRW Bogor Berpotensi Ancam Perekonomian Ibukota

Rencana Pemerintah Kabupaten Bogor mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah menuai kecaman berbagai pihak. Peraturan yang akan direvisi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan hutan lindung di kawasan Puncak, Bogor, adalah seluas 133.548,41 ha. Dari jumlah 133.548,41 hektar itu, termasuk hutan konservasi 14,24 persen atau seluas 45.559 hektar dan hutan lindung 2,93 persen setara 8.745 hektar.
Sementara revisi RTRW Pemda Bogor bahwa hutan lindung seluas 8.745 hektar di kawasan Puncak akan dikonversi menjadi hutan produksi, pemukiman dan perkebunan. Jika revisi tersebut jadi dilaksanakan, maka hutan lindung di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, terancam hilang. Hutan lindung yang akan diubah menjadi hutan produksi mencakup wilayah Cisarua, Mega Mendung, dan sebagian kawasan Ciawi.
Terkait dua penyebab utama teratas, perubahan RTRW Bogor tampaknya pantas untuk ditentang oleh banyak pihak. Seperti dilansir oleh Viva News, berkaca dari kasus banjir besar tahun 2007, dampak bencana alam itu memang sangat mencengangkan. Banjir setidaknya telah merendam 454,8 km2 wilayah Jakarta. Belum lagi 221 km2 kawasan di Tangerang, 250 km2 wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi. Luasnya terjangan banjir menyebabkan sekitar 590.407 orang menjadi pengungsi. Sementara jumlah korban meninggal mencapai 79 orang.
Jika ini tetap berjalan, nampaknya Jakarta dan wilayah-wilayah lain yang bergantung pada kondisi tutupan hutan di wiayah Bogor, nampaknya sudah harus bersiap-siap menerima jutaan kubik limpahan air ke ibukota. Seperti dilansir laporan Swiss Re tadi, kerugian ekonomi dan rusaknya berbagai fasilitas ekonomi nampaknya masih akan terjadi lagi di dalam waktu tak terlalu lama.

SUMBER : http://www.mongabay.co.id/2012/08/07/perubahan-rtrw-bogor-berpotensi-ancam-perekonomian-ibukota/